Biografi B.J Habibie

Biografi

Nama                          : Bacharuddin Jusuf Habibie

TTL                            : Pare-pare, Sulawesi 25 Juni 1936

Orang tua                   :

◦      Ayah   : Alwi Abdul Jalil Habibie

◦      Ibu      : RA. Tuti Marini Puspowardojo

Anak ke-                    : 4 dari 8 bersaudara

Riwayat Pendidikan :

◦      SMA di Gouvernments Middlebare School

◦      Kuliah di Universitas Indonesia (sekarang ITB) tahun 1954

◦      Gelar Diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1960

◦      Gelar Doktor dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1965

◦      Menjadi Profesor kehormatan (Guru Besar) di Institut Teknologi Bandung tahun 1967.

Karir                          :

•      1976 - 1998 Direktur Utama PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara/ IPTN.

•       1978 - 1998 Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

•       Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi / BPPT

•       1978 - 1998 Direktur Utama PT. PAL Indonesia (Persero).

•       1978 - 1998 Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam/ Opdip Batam.

•       1980 - 1998 Ketua Tim Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan (Keppres No. 40, 1980)

•       1983 - 1998 Direktur Utama, PT Pindad (Persero).

•       1988 - 1998 Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis.

•       1989 - 1998 Ketua Badan Pengelola Industri Strategis/ BPIS.

•       1990 - 1998 Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-lndonesia/lCMI.

•       1993 Koordinator Presidium Harian, Dewan Pembina Golkar.

•       10 Maret - 20 Mei 1998 Wakil Presiden Republik Indonesia

•       21 Mei 1998 - Oktober 1999 Presiden Republik Indonesia

PROSES PENGALIHAN KEPALA PEMERINTAH SOEHARTO KE B.J. HABIBIE

—  Berawal dari krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda kawasan Asia

—  Krisis kepercayaan → demo mahasiswa (1998)

—  KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

KABINET REFORMASI PEMBANGUNGAN

—  Dibentuk pada: 22 Mei 1998

—  Terdiri dari 36 menteri

◦      4 Menteri Koordinator

◦      20 Menteri Negara yang memimpin Departemen

◦      12 Menteri yang mengurusi bidang lain

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN MASA PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE

—  Bidang politik:

◦      Pembebasan tahanan politik

◦      Meningkatkan kebebasan PERS

◦      Pembentukan parpol & mempercepat Pemilu dari tahun 2003 ke 1999

◦      Penyelesaian masalah Timor-Timur

◦      Pengusutan harta kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya

◦      Pemberian gelar Pahlawan Reformasi kepada 4 korban tragedi Trisakti

—  Bidang Ekonomi:

◦      Menekan laju inflasi & gejolak moneter.

◦      Membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia.

◦      Melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi.

—  Bidang Manajemen Internal ABRI

◦      Pemisahan POLRI dari ABRI.

◦      Perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf Teritorial.

◦      Likuidasi Staf Karyawan.

◦      Pengurangan Fraksi ABRI di DPR & DPRD I/II

◦      Pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada.

◦      dll,

12 KETETAPAN MPR MELALUI SIDANG ISTIMEWA

—  Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara

—  Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

—  Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia

—  Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah

—  Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi

—  Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

—  Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR

—  Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum

—  Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum

—  Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN

—  Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

—  Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

4 KETETAPAN MPR SEBAGAI CERMINAN REFORMASI

—  Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentangReferendum

—  Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai azas tunggal

—  Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan

—  Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

AKHIR MASA KEPEMIMPINAN

—  Pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR mengenai masalah Timor-Timur.

—  Ditolaknya pertanggung jawaban pada sidang Umum MPR tahun 1999.