PROFIL Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI)

A. Latar Belakang

ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) adalah organisasi yang terbuka bagi semua cendekiawan beragama Islam. Artinya siapa saja, asal tidak buta terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat dan mampu mencari jalan keluarnya, boleh menjadi anggota ICMI. Pengertian cendekiawan yang digunakan ICMI sangat luas, bisa berarti sarjana, intelektual, atau kecendekiaan.

Ide pembentukan ICMI bermula dari rencana mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya untuk membuat simposium cendekiawan muslim pada 29 September dan 1 Oktober 1990. Pertemuan mereka dengan beberapa cendekiawan muslim, antara lain Menristek B.J. Habibie, Dawam Rahardjo, dan Imaduddin Abdulrachman kemudian berkembang hingga tercetus ide membentuk ICMI.

Kelahiran ICMI erat kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan konflik ideologi. Seiring dengan itu semangat kebangkitan Islam di belahan dunia timur ditandai dengan tampilnya Islam sebagai ideologi peradaban dunia dan kekuatan altenatif bagi perkembangan perabadan dunia. Bagi Barat, kebangkitan Islam ini menjadi masalah yang serius karena itu berarti mengancam hegemoni yang ada. Apa yang diproyeksikan sebagai konflik antar peradaban lahir dari perasaan Barat yang subyektif terhadap Islam sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang bangkit kembali sehingga mengancam dominasi peradaban Barat. Kebangkitan umat Islam ditunjang dengan adanya ledakan kaum terdidik (intelectual booming) yang di kalangan kelas menengah kaum santri Indonesia. Program dan kebijakan Orde Baru secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan generasi baru kaum santri yang terpelajar, modern, berwawasan kosmopolitan, berbudaya kelas menengah, serta mendapat tempat pada institusiinstitusi modern.

ICMI merupakan salah satu bentuk control Orde Baru terhadap hegemoni Islam di Indonesia. Banyak kalangan kemudian yang menilai ICMI sebagai organisasi yang mengekslusifkan kaum intelektual Islam. Dan ternyata, dalam perkembangannya ICMI dapat melahirkan berbagai tokoh besar, seperti M. Amin Rais, Nurcholis Madjid, Ginanjar Kartasasmita, Adi Sasono, Wiranto, dan Akbar Tanjung.

Permasalahan yang akan dikaji dari latar belakang di atas adalah apakah ICMI dalam aktivitasnya akan terus sejalan dengan pemerintah atau justru dapat menentang kebijakan-kebijakan pemerintah karena apabila ICMI menjadi kekuatan yang mengkritisi pemerintah secara radikal hal tersebut akan sulit dibendung mengingat banyaknya tokoh-tokoh ICMI yang sangat berpengaruh.

  Identefikasi

Dilihat dari asas serta prinsip berdirinya ICMI, maka ICMI memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan politik di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal ini merupakan suatu kekuatan besar dari organisasi ini. Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah di dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya ICMI seharusnya selalu menjunjung tinggi pluralitas dan kebhinekaan dari bangsa Indonesia, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Dari latar belakang di atas, ICMI merupakan organisasi yang tidak menutup kemungkinan bisa berpengaruh besar terhadap kebijakan di Indonesia, yang mungkin saja bermaksud untuk membangun masyarakat islami Indonesia.

Model Penelitian

Topik penelitian ini berpusat pada observasi terhadap organisasi ICMI dengan metodologi pendekatan yang komprehensif untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Karena itu penellitian ini menggunakan Metodologi Kualitatif yang berbasis pada sumber terbuka. Metodologi ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa dalam meneliti organisasi ICMI akan ada hal yang tidak dapat diungkap melalui metodelogi kuantitatif.

Hipotesis

Hipotesis penelitian dari penulisan ini adalah ICMI akan terus memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui cara-cara yang diplomatis.

Sejarah Terbentuknya ICMI

Kelahiran ICMI berawal dari diskusi kecil di bulan Februari 1990 di masjid kampus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Sekelompok mahasiswa merasa prihatin dengan kondiri umat Islam, terutama karena keadaan cendekiawan muslim yang berjumlah banyak, namun berkembang secara parsial, sehingga menimbulkan polarisasi kepemimpinan di kalangan umat Islam. Masing-masing kelompok sibuk dengan kelompoknya sendiri, serta berjuang secara parsial sesuai dengan aliran dan profesi masing-masing.

Forum itu kemudian muncul gagasan untuk mengadakan simposium dengan tema “Sumbangan Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas” yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September - 1 Oktober 1990. Mahasiswa Unibraw yang terdiri dari Erik Salman, Ali Mudakir, M. Zaenuri, Awang Surya, dan M. Iqbal berkeliling menemui para pembicara, di antaranya Immaduddin Abdurrahim dan M. Dawam Rahardjo. Dari hasil pertemuan tersebut pemikiran mereka terus berkembang sampai muncul ide untuk membentuk wadah cendekiawan muslim yang berlingkup nasional. Kemudian para mahasiswa tersebut dengan diantar Imaduddin Abdurrahim, M. Dawam Rahardjo dan Syafii Anwar menghadap Menristek Prof. B.J. Habibie dan meminta beliau untuk memimpin wadah cendekiawan muslim dalam lingkup nasional. Waktu itu B.J. Habibie menjawab, sebagai pribadi beliau bersedia tapi sebagai menteri harus meminta izin dari Presiden Soeharto. Beliau juga meminta agar pencalonannya dinyatakan secara resmi melalui surat dan diperkuat dengan dukungan secara tertulis dari kalangan cendekiawan muslim. Sebanyak 49 orang cendekiawan muslim menyetujui pencalonan B.J. Habibie untuk memimpin wadah cendekiawan muslim tersebut.

Pada tanggal 27 September 1990, dalam sebuah pertemuan di rumahnya, B.J. Habibie memberitahukan bahwa usulan sebagai pimpinan wadah cendekiawan muslim itu disetujui Presiden Soeharto. Beliau juga mengusulkan agar wadah cendekiawan muslim itu diberi nama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, disingkat ICMI.

Tanggal 28 September 1990, sejumlah cendekiawan muslim bertemu lagi dalam rangka persiapan simposium yang akan diselenggarakan bulan Desember. Pada tanggal 25-26 November 1990, sekitar 22 orang cendekiawan yang akan membentuk wadah baru berkumpul di Tawangmangu, Solo dalam rangka merumuskan beberapa usulan untuk GBHN 1993 dan pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua 1993-2018 serta rancangan Program Kerja dan Struktur Organisasi ICMI.

Pelaksanaan simposium sempat terganggu oleh gugatan tentang rencana B.J. Habibie sebagai calon Ketua Umum ICMI karena beliau sebagai birokrat. Kepemimpinannya dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kebebasan para cendekiawan muslim. Tanggal 30 November - 1 Desember 1990, panitia secara khusus mengadakan rapat untuk menjawab isu negatif soal pemilihan Habibie. Dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa komitmen, pertama, berdirinya ICMI merupakan ungkapan syukur umat Islam yang mempu melahirkan sarjana dan cendekiawan. Kedua, untuk memimpin ICMI diperlukan tokoh cendekiawan muslim yang reputasi nasional dan internasinal serta dapat diterima oleh umat Islam, masyarakat Indonesia maupun pemerintah. Ketiga, hanya Unibraw ?salah satu wahana keilmuan- yang cukup pantas melahirkan organisasi itu, apalagi pemerkasanya adalah mahasiswa univeritas tersebut. Halangan juga sempat datang dari aparat keamanan setempat. Dalam rapat gabungan antara penyelenggara, pemda dan aparat keamanan di Surabaya, empat hari menjelang acara, aparat keamanan menyoal pembentukan organisasi tersebut. ICMI, kata mereka harus diwaspadai. Tapi Abdul Aziz Hosein yang menghadiri acara tersebut sebagai panitia penyelenggara mengatakan bagaimanapun ICMI akan terbentuk karena presiden sudah menyetujui dan AD/ART-nya sudah disusun.

Tanggal 7 Desember 1990 merupakan lembaran baru dalam sejarah umat Islam Indonesia di era Orde Baru, secara resmi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dibentuk di Malang. Saat itu juga secara aklamasi disetujui kepemimpinan tunggal dan terpilih Bahharuddin Jusup Habibie sebagai Ketua Umum ICMI yang pertama. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa dengan berdirinya ICMI tidak berarti kita hanya memperhatikan umat Islam, tetapi mempunyai komitmen memperbaiki nasib seluruh bangsa Indonesia, karena itu juga merupakan tugas utama.

Ideologi

ICMI ingin mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhoi Allah subhanahu wata'ala dengan meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan muslim se-Indonesia. Meskipun demikian, ICMI menganggap organisasinya sebagai organisasi yang berasaskan Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam berorganisasi, ICMI memiliki 3 sifat yakni ke-Islaman dan ke-Indonesiaan; keilmuan, kepakaran, kecendekiawanan, dan kebudayaan; serta keterbukaan, kebebasan, kemandirian, dan kekeluargaan.  

Visi dan Misi

ICMI merupakan organisasi cendekiawan muslim yang berorientasi pada pelaksanaan program-program kekaryaan dalam pemberdayaan umat yang didukung oleh pemikiran kecendekiawanan dengan mempersiapkan kader-kader pemimpin disegala bidang kehidupan untuk mencapai  kualitas iman dan taqwa, kualitas fikir, kualitas karya, kualitas kerja dan kualitas hidup.

Visi dan misi ini sekaligus merupakan tolak ukur keberhasilan ICMI dalam lima tahun mendatang (2005-2010), baik ICMI sebagai sebuah gerakan pemikiran, gerakan kebudayaan, maupun gerakan kekaryaan. Dengan demikian seluruh program yang dijalankan haruslah mengacu kepada lima aspek kualitas tersebut secara integral.

Struktur Organisasi ICMI

Sesuai dengan hierarki organiasi dimana jaringan ICMI tersebar mulai dari tingkat pusat hinggga tingkat orsat, termasuk badan-badan otonom, maka agar program pemberdayaan  masyarakat bisa dilaksanakan  secara efektif, dilaksakana pembagian tugas dan peran dari masing-msaing jenjang organisasi ICMI, seperti;

1.       Pengurus pusat mengambil tugas dan peran dalam aspek-aspek strategis nasional, seperti: pengkajian, kebijaksanaan umum, dan advokasi.

2.       Pengurus orwil mengambil tugas dan peran dalam kebijaksanaan operasional di wilayah, tataran sistem koordinasi, monitoring, pelatihan, dan evaluasi.

3.       Pengurus orda mengambil tugas dan peran dalam koordinasi operasional kegiatan-kegiatan orsat.

4.       Pengurus orsat dan badan otonom mengambil tugas dan peran dalam tataran operasional implementasi.

Adapun pengurus pusat ICMI adalah sebagai berikut:

Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia

Ketua presidium       : Ilham Akbar Habibie, Dr. -Ing. H. MBA.

Presidium     : Nanat Fatah Natsir, Prof. Dr.

Presidium    : Marwah Daud Ibrahim, Dr.

Presidium    : Priyo Budi Santoso, Drs.

Presidium    : Sugiharto, Dr. SE. MBA.

1.       Ketua Koordinasi Organisasi dan Kelembagaan : Didin Muhafidin, Dr. H. SIP. M.Si.

2.       Ketua Koordinasi Pengembangan IPTEK dan Kominfo: Yani Sofyan, Ir. MT.

3.       Ketua Koordinasi Pendidikan dan Pengembangan SDM : Avip Saefullah, Dr. drg.

4.       Ketua Koordinasi Pengembangan Etika dan Budaya : Hadimulyo, Drs. M.Sc.

5.       Ketua Koordinasi Kaderisasi Cendekiawan Muda: M. Syahrial Yusuf, Dr. H. SE.

6.       Ketua Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Welya Safitri, Dra. Hj. M.Si.

7.       Ketua Koordinasi Hubungan Luar Negeri dan Hankam: Nur Hidayat Sardini, Drs.

8.       Ketua Koordinasi Hukum, Advokasi, dan HAM: Johan O. Silalahi, Dr. Ir. MH.

9.       Ketua Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Ummat: Rahmat

10.   Ketua Koordinasi Kesejahteraan dan Kesehatan: Fachmi Idris, Dr. dr. M.Kes.

Sekretaris Jenderal       : Muhammad Taufiq, Dr. Ir.

1.       Wakil Sekretaris Jenderal : Santhi H. Serad, Ir. M.Sc.

2.       Wakil Sekretaris Jenderal : Endin Nasruddin, Prof. Dr.

3.       Wakil Sekretaris Jenderal : Khomsahrial Romli, Prof. Dr. H. M.Si.

4.       Wakil Sekretaris Jenderal : M. Shoim Haris, SH. MH.

5.       Wakil Sekretaris Jenderal : Wahyudi Pramono, Drs. M.Si.

Bendahara Umum : Sandiaga S. Uno

1.       Wakil Bendahara    : Sarwono Sudarto, MBA.

2.       Wakil Bendahara    : Rifda Ammarina, Ir.

3.       Wakil Bendahara    : Alita Marsanti, MBA.

4.       Wakil Bendahara    : Yahya Mahya Sakti, Drs.

5.       Wakil Bendahara    : Muhammad Helmi Kamal Lubis, ChFC.

Departemen - Departemen:

1.       Departemen Organisasi dan Kelembagaan

Ketua                : Lena Maryana Mukti

Wakil Ketua       : Muhammad Bascharul Asana, Ir. H. MBA.

Sekretaris         : Maman Suarman, Ir.

Bidang-Bidang:

1.       Pengembangan Orwil/Orda/Satuan  dan Jaringan Informasi:

1)       Aan Permana

2)       Agung Sarwana

3)       Ali Said

4)       Devi Avianto Setiawan

5)       Fajar R. Zulkarnaen, S.Si. MT.

6)       Lailatur Rohmah, Dra. SE. M.Si.

7)       Muhammad Herry Alkadrie, Ir. MH.

8)       Primadi H. Serad

2.       Pengembangan Keanggotaan:

1)       Arya A.P. Kuntadi

2)       Fadlansyah Lubis, SH. LL.M.

3)       Mochammad Yanuar Reza

4)       Nurdin, M.Si.

5)       Windu PW. Muchrim

3.       Pengembangan Program:

1)       Bambang Istianto, Dr. H.

2)       Elyunito Perdana Dien

3)       Hasim Abdullah, Dr.

4)       Muhammad Arifiansyah Alala

5)       Muhammad Sani, SH.

6)       Mulyadi, Dr.

7)       R. Ferry A. Anggawijaya (Ferry Curtis)

2.       Departemen Pengembangan Iptek dan Kominfo

Ketua                : Anis Saggaff, Dr. Ir. MSCE.  

Wakil Ketua       : Ahmad Mukhlis Yusuf, Dr. Ir.  

Sekretaris         : Mohammad Andy Zaky, Ir.

Bidang-Bidang:

1.       Teknologi untuk Pangan, Energi, Air:

1)       A. Sitti Marwah, Dr. Ir. M.Si.

2)       Anteng Setia Ningsih, Ir.

3)       Arief Arianto, Ir. M.Sc.

4)       Arif Setiawan

5)       Inu P. Sukandar

6)       Joko Widodo, S.Si.

7)       Qiqi Asmara, Ir. M.Si.

8)       Said Aziz Alaydruss, Dr. M.Sc.

9)       Yuliswar, Ir.

2.       Teknologi Komunikasi dan Informasi:

1)          Dedy Kurniawan

2)          Hiro Whardana

3)          Nur Azizah, S.Si. M.Si.

3.       Teknologi untuk Pendidikan dan Kesehatan:

1)       Ahmad Riza Wahono, B.Eng. M.Sc. Ph.D.

2)       Vivid F. Argarini

4.       Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Unggulan Lokal:

1)       Adawiah Hasan, Dr. Ir. M.Si.

2)       Heru D. Wardana, Ir. H. M.Hort. Sc.

3)       Jonizar, Ir. H. MT.

4)       Retno Sumekar, Ir. M.Si.

5.       Komunikasi dan Media:

1)       Adjie S. Soeratmadjie

2)       Idy Muzayyad, M.Si.

3)       Ipang Wahid

4)       R. Widodo Patrianto

5)       Susi Duhri

6)       Umar Al Fattah Lubis, SE.

3.       Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua                : Armai Arief, Prof. Dr. H. MA.

Wakil Ketua       : Asma Ratu Agung, Hj. SE.

Sekretaris         : Amirsyah Tambunan, Dr.

Bidang-Bidang :

1.       Pendidikan Berbasis Wahyu Memandu Ilmu (Imtaq/Iptek):

1)       Muhbib Abdul Wahab, Dr. H. MA.

2)       Sri Gatot Priyadi

2.       Peningkatan Wawasan KeIslaman:

1)       Jujun Junaedi, Drs. KH. M.Ag.

2)       Masri Elmahsyar Bidin, Dr. MA.

3)       Nandi Aziz

3.       Sekolah Unggulan dan Guru Berkualitas:

1)       Abd. Majid, Prof. Dr. H. MA.

2)       Izzudin Joko Prasojo

3)       Kwarnanto Rohmawan, S.SOS. MM.

4)       Suyatno, Prof. Dr. H. M.Pd.

4.       Kerjasama Pendidikan Dalam dan Luar Negeri:

1)       Andi Faisal Bakti, Prof. Dr. Ph.D.

2)       Umi Waheeda binti Abdul Rahman, S.Psi. M.Si.

5.       Pengelolaan Beasiswa:

1)       Alwi Alimuddin, Drs. M.Si.

2)       Juliana Wahid, SE. M.Pd.

3)       Umaimah Wahid, Dr. M.Si.

4.       Departemen Pengembangan Etika dan Budaya

Ketua                : Reni Marlinawati, Dr.

Wakil Ketua       : Syisferi Datuk Gonjong, Dr. H. SE. MMA.

Sekretaris         : Rusli Halim Fadli, SHI.

Bidang-Bidang :

1.       Kerjasama Sosial Antar Umat beragama:  

1)       Darun Setiadi, Dr. M.Si.

2)       Fisher Zulkarnain, Dr. H.

3)       Limanseto, Ir. M.Eng.

2.       Pendidikan Karakter Berbasis Akhlak Mulia:  

1)       Muhammad Hasanuddin Thoyieb

2)       Nur Ustadi, Ir. H. M.Ag.

3.       Pengembangan Seni dan Budaya Islam:

1)       Irfan Hakim

2)       Jenny Rachman

4.       Pengembangan Masyarakat Madani Berbasis Pancasila:

1)       Asep A. Sahid Gatara, Fh. M.Si.

2)       Hans Munthahar

5.       Pengembangan Dialog antar Peradaban:  

1)       Sudirman Tebba, Drs.

2)       Zainudin Jafar, Prof. Ph.D.

6.       Pengembangan Etika dan Budaya Bisnis Islami:  

1)       Awang Dody Kardeli, S.Pd.I.

2)       Komarudin Chalil, S.Ag. M.Ag.

5.       Departemen Kaderisasi Cendekiawan Muda

Ketua                : Adji Gutomo, Ir.

Wakil Ketua       : Irfanul Islam

Sekretaris         : Kamrussamad

Bidang-Bidang :

1.       Ke-Indonesiaan:

1)       A. Budi Utomo

2)       Ahmad Suryadi Nomi

3)       Andi Irman

4)       Awalil Rizky

5)       Fahrizal, M.Si.

6)       Faisal Yusra

7)       Heru Cahyono

8)       Iman Sulaeman

9)       Indra J. Saerun, SE. M.Si.

10)   Mohan, SE. M.Ei.

11)   Muhammad Hariman Bahtiar

12)   Muzakhir Rida, Ir.

13)   Nasyith Majidi

14)   Sudrajat

15)   Ugan Gandar, drg.

16)   Ujang Koswara

17)   Yudhi Haryono

18)   Zubaedah Yusuf

19)   Zulkifli Mahdi

2.       Ke- Islaman:

1)       Adam Riyanto

2)       Bachtiar Firdaus

3)       Dindin Sjafrudin

4)       Husni Teja Sukmana, Ph.D.

5)       Jhon Edy Rahman, SH. MKn.

6)       Maskuri, Drs. M.Si.

7)       Nurhidayat, H. S.Pd. MM.

8)       Samsul Arifin

9)       Tasyrifin, Drs. H. M.MPd.

3.       Kecendekiawanan:

1)       Abdul Rachman Sappara, SE.

2)       Adi Sumarya

3)       Aminuddin

4)       Arip Musthopa, SIP. M.Si.

5)       DH. Ismail, S.Ag. M.Si.

6)       Dodi Prawira Amtar, Ir. M.Sc.

7)       Imam Ratrioso, P.Si. CHt.

8)       Luky Krisnanda

9)       Moch. Syachrial Annas Fasihu, Ir. MM.  

10)   Mochamad Ridwan Mustofa

11)   Ria Dewi Eriani, Dra. P.Si. M.Pd.

12)   Roestiandi Tsamanov

13)   Suryo A.B

14)   T. Syahrul Reza, SE. MM. Dr.(C)

15)   Valentino Dinsi, SE. MM. MBA.

6.       Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Ketua                : Saraswati Chazanah, Dipl. Pharm.  MM.

Wakil Ketua       : MA. Anshori Abdul Djabbar

Sekretaris         : Roy Irza F. Aswar Anas

Bidang-Bidang:

1.       Pemberdayaan Keluarga:

1)       Abdul Rochim

2)       Etyn Yunita, Ir. M.Si.

3)       Hayatun Nismah

4)       Irmawati Mochtar Asrul, Hj. SE.

5)       Jaorana Amiruddin, SP. M.Si.

6)       Madyo Wratsongko, Drs. MM.

7)       Muzakir Muanas Tovagho, M.Si.

8)       Muzia Evalisa, Ir.

9)       Ratna Juita Yakoeb

10)   Sandris Maulana Saputra

2.       Pemberdayaan Perempuan:

1)       Afrida, Dipl. Eng. Educat. SE.

2)       Effy  Kuswita, SH.

3)       Fifin F. Hafsyah, SS. MS.

4)       Hidayati Khairia

5)       Lusi Fausia, Ir. M.Ec.

6)       Menik Sumasroh, Ir.

7)       Nelly Warnim Kamsah, Dra. Hj.

8)       Pratiwi Setiawati, S.Hum.

9)       Rahma Muhammad, SH.

10)   Siska Y. Massardi

11)   Siti Mariani, Hj. S.Sos, MM.

12)   Vivi Indra Amelia Nasution, S.IP. MA.

3.       Bidang Pemberdayaan Anak dan Remaja

1)       Apep Fajar Kurniawan, M.Si.

2)       Betty Suryaningsih, S.Pd.

3)       Fadjar Nusaswara

4)       M. Solihat Sukardi

5)       Muhammad Harry Naldi

6)       Padlia Parakasi, S.Pd. M.Pd.

7)       Wachyudi Muchsin, dr. SH.

8)       Yanto Musthofa

9)       Yudhistira ANM Massardi

10)   Yusron Aminulloh, SH. MM.

7.       Departemen Hukum, Advokasi, dan HAM

Ketua                : Nudirman Munir, H. SH. MA.

Wakil Ketua       : Sudarsono Harjosukarto, Dr. SH. MA.

Sekretaris         : Martimus Amin, SH.

Bidang-Bidang :

1.       Kajian Hukum:

1)       Arif Fahruddin, Drs. MH.I.

2)       Edi Prayitno, SH.

3)       Fathullah, SH.

4)       Helvis, Drs. S.Sos. SH. MH.

5)       Sakhroji, SH.            

6)       Suningsih, SH. MH.

7)       Teuku Syahrul Anshari, SH. MH.

8)       Yulianto Syahyu, SH. MH.

2.       Advokasi & HAM:                  

1)       Andi Budi Sulistijanto, SH.

2)       Atho’ Ramli Mustafa, Drs. M.Si.

3)       Feizal Rachman, SH. MH.

4)       Haris Surahman

5)       Imam Malik, Prof. Dr. H. M.Ag.

6)       Khoiriah Irsyadi, Hj. SH. MH.

7)       M. Amirudin, H. M.Pd.

8)       MHR. Shikka Songge

9)       Rofikatul Karimah, M.Si.

10)   Wihaji, M.Pd.

8.       Departemen Luar Negeri dan Hankam

Ketua                :  Ali Muchtar Ngabalin, Dr. MA.

Wakil Ketua       :  Mohammad Oheo Sinapoy, Dr.

Sekretaris         :  Obsatar Sinaga, Dr.

Bidang-Bidang :

1.       Politik & Luar Negeri:            

1)       Andi Sukmono Kumba, S.Ki., M.Si

2)       Benny Junito, MA.

3)       Chandra Tirtawijaya, Ir. H.

4)       Gunawan Suswantoro, SH. M.Si.

5)       Iman Prasetyo Moelyadi, H. SE.

6)       Mahya Ramdani

7)       Rahimah Abdulrahim

8)       Rudhy Suharto

2.       Pertahanan & Keamanan:          

1)       Abdul Gafur, SS. M.Si.

2)       Agus Sugianto, SE.

3)       Ahmad Natsir Siregar

4)       Andry W. Kusuma

5)       Bernard Dermawan Sutrisno, Drs. M.Si.

6)       Heppy Dwi Bayu Wahono, SIP.

7)       Muhammad Sonhaji

9.       Departemen Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Umat

Ketua                : Helmy Haludin

Wakil Ketua       : Fachrizal Zain, Ir. MM.

Sekretaris         : Buroqi Tarich

Bidang-Bidang:

1.       Pengembangan Ketahanan Pangan dan Energi:

1)       Adhie Widiharto, Ir.

2)       Agus Suherman, Dr. M.Si.

3)       Ali Rahman

4)       Amal Alghozali

5)       Bambang Purwohadi, Ir.  M.Si. MT.

6)       Dewi Hanggraeni, Dr. SE. Ak. MBA.

7)       Dwi Asmono, Dr. Ir. MS.

8)       E. Herman Khaeron, Ir. M.Si.

9)       Eka Budhi Sulistyo

10)   Mohamad Iqbal DA, Ir. MT.

11)   Teddy Sutiana, Ir. H. MM.

12)   Teguh Budi Pramono, Ir. MBA.

13)   Tony Setiawan

14)   Wahyudi Sasprihanto, Ir.

2.       Kewirausahaan, Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi:

1)       Adi Radja

2)       Ahmad Zaky, H. MBA.

3)       Alhamidy Husni

4)       Aunur Rofik

5)       Budi Sulaiman, Ir.

6)       Cholil Hassan, Ir. MBA.

7)       Diwangkoro Alpinanto Ratam

8)       Elang Gumilang

9)       Fikri F. Muhammad

10)   Khatibur Rasyid Alwi, SE. M.Si.

11)   Noura Dian Hartarony, SE.

12)   Rahmat Mulyana

13)   Taufiq Aljufri

14)   Taufiq Gunanto

15)   Thendri Supriyanto, Ir. MBA.

16)   Tommy Wardhana

3.       Pengembangan Ekonomi Umat, Pengembangan Lembaga Keuangan dan Permodalan:

1)       Anton Yulianto, Drs. Ak. Macc.

2)       Arindra Artasja Zainal, Ph.D.

3)       Baihaqi Abdul Madjid, drh.

4)       Dwi P. Bhakti, SE. MPM.

5)       Farouk A. Alwyni, MBA.

6)       Galih Kartasasmita

7)       Hana Wijaya

8)       Khalid Zabidi

9)       Marissa Haque, Dr.  

10)   Mirza Adityaswara, MBA.

11)   Momo Maulana Bin Baim

12)   Muhammad Maulana

13)   Muhammad Yasid, SE. MM.

14)   Mukti Sja’roni

15)   NN. Sawitri, Dr. MBA.

16)   Nurhasanah, Hj. SH.

17)   Ratieh Sanggarwaty

18)   Syamsul Maarif AB.

19)   Taufan Maulamin Dr. SE. Ak. MM.

20)   Trihadi Deritanto

4.       Pengembangan Kemitraan dan Antar Lembaga:

1)       Ali Mundakir

2)       Andry Sudibyo, Ir.

3)       Ardi Nata Kesuma, Drs. MBA.

4)       Bacharudin Effendi Sutrasno

5)       Farid Fadlan

6)       Hatim Ilwan, Ir.

7)       Hendri Herman, Ir.

8)       Iggi Haruman Achsien

9)       Okta Farhan

10)   Rizal Untung Rivai

11)   Suwono, Ir.

12)   Turino Yulianto

10.   Departemen Kesejahteraan dan Kesehatan

Ketua                : Amir Hamzah Pane, Drs. H. Apt. SH. MH. MM.

Wakil Ketua       : Dany Amrul Ichdan, SE. M.Sc.

Sekretaris         : Ekasakti Octohariyanto, Dr.

Bidang-Bidang:

1.       Kesejahteraan:

1)       Edi Slamet, Dr. SE.

2)       Isye S. Latief

3)       Junaidi, SH. MH.

4)       Lea Sri Endari Irawan, Hj.

5)       Rahmat Sentika, dr. Sp.A.

6)       Ridwan Monoarfa, Drs.

7)       Virda Dimas Putra, S.Sos.

8)       Yoke Syamsidar

9)       Yudi Ariesta Chandra, S.Kep.

2.       Kesehatan:

1)       Elza Gustanti, S.Si. Apt.

2)       Gatot Soetono, dr. MPH.

3)       Jemfy Naswil, dr. Hj.

4)       Kamelia Faisal, dr. MARS.

5)       Nurhidayat Pua Upa, dr. MARS.

6)       Purnama Hendrotanto, dr. H. Sp.M.

3.       Aksi Sosial dan Bantuan Bencana:

1)       Aslichan Burhan, SE. MP.

2)       Atik Ramadhani, S.KG.

3)       Diahwati Hamdan

4)       Etty Kuswih

5)       Ganapati Sjastri Satyani

6)       M. Adib Khumaidi, dr. Sp.BO.

7)       Rifaat Amhariz

4.       Pengembangan Jaringan ZIS:

1)       Abu Syauki

2)       Daryo Soemitro, dr. Sp.BS (K).

3)       Emy Hamidiyah, drh.

4)       Ismail Agus Said

5)       Kusnandar

6)       Muhammad Hidayat, H. S.Pd. MM.

7)       Naharus Surur

Aktivitas

Agar visi dan misi Program ICMI dapat diaplikasikan secara nyata, maka ditentukan fokus-fokus aktivitas yang sesuai dengan program-program berdasarkan isu yang mendesak (current issue) serta terkait dengan peluang dan kebutuhan riil masyarakat. Program-program tersebut adalah:

1.       Pemberdayaan Pendidikan,

Mutu pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan, baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi materi (substansi pendidikan). Oleh karena itu, untuk mencapai  visi  dan  misi ICMI, pemberdayaan pendidikan merupakan kunci penting yang harus dilakukan. Sejalan dengan Program Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, yang memberikan fokus perhatian pada peningkatan Indek Pembangunan Manusia yaitu meningkatkan pendidikan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Kesehatan dan meningkatkan Daya Beli, maka ICMI Orwil Jawa Barat beserta Orda dan Orsat-orsatnya akan mendukung sepenuhnya program peningkatan IPM Jawa Barat ini dengan antara lain :

a.       Community Base Education

Pengelolaan pendidikan yang berpusat kepada negara, sedikit banyak telah mengikis prakarsa dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini terlihat dari lebih populernya sekolah yang berstatus “negeri” (yang nota bene pengelolaannya sangat menyita subsidi) dari pada swasta yang sebagian  besar sumber dana berasal dari masyarakat.

Penyerahan pengelolaan (deregulasi) pendidikan kepada masyarakat di samping akan memperingan beban negara juga akan menumbuhkan kemandirian dan tanggujang jawab   masyarakat terhadap pendidikan. Untuk hal ini penting dikaji tentang sistem Pesantren yang hampir seluruhnya dirancang dan dikelola oleh masyarakat, untuk kemudian sistem tersebut disempurnakan dan ditranformasikan ke dalam sistem pendidikan yang sesuai dengan semangat perkembangan zamam.

Hasil dari pengkajin tersebut merupakan modal ICMI untak menjadikan community base education sebagai sebuah gerakan yang dimulai dengan pengembangan model-model lembaga-lembaga pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi yang unggul.

b.       Pengembangan Model Pendidikan Kesalehan Sosial

Tendesi sistem pendidikan yang sekuler tidak memberikan dampak kepada pembangunan manusia yang seutuhnya. Sekolah-sekolah formal mengejar IP anak didiknya terfokus pada nilai IQ yang tinggi sering meninggalkan waktu belajar untuk meningkatkan EQ maupun SQ. Padahal masyarakat yang maju ternyata tidak hanya ditunjang oleh keunggulan Iqnya saja tetapi kepada kedisiplinan mereka dalam menjaga etika, moral dan budayanya yang tinggi. ICMI yang menyadari adanya tendensi sistem pendidikan yang sekuler ini, perlu berupaya membangun model-model pendidikan yang integral seperti pengembangan training/pelatihan-pelatihan peningkatan EQ yang sekarang sudah mulai marak dan mengembangkankan kepada model-model pelatihan SQ sepeti yang dilakukan oleh Agym dengan model Management Qolbu-nya (MQ). Hasil dari model-model pelatihan tersebut dapat menumbuhkan kesalehan sosial masyarakat Jawa Barat yang lebih baik.

Di lain fihak pengembangan kurikulum pada pendidikan formal mulai pada tingkat Dasar, Menegah sampai Tinggi perlu menekankan pada pelajaran ahlaq, budi-pekerti dan penanaman moral-etika yang lebih jelas dalam setiap kurikulum dan silabusnya. Gagasan-gasan anggota ICMI kearah ini harus digalakkan.

c.       Peningkatan Mutu Sistem Pembelajaran Berbasis Imtaq

Sementara dari sisi sistem pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dikoreksi dan dikembangkan khususnya pada muatan peningkatan iman dan taqwa peserta didik:

Pertama, materi pendidikan yang selama ini bersifat dikotomis harus segera dirubah menjadi bersifat integral, dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada pada lingkungan dan masyarakat. Untuk itu, hal ini ICMI akan membantu membuat standardisasi mutu pendidikan yang mengacu kepada pencapaian 5-K secara holistis.

Kedua, pelaku-pelaku pendidikan, terutama guru harus ditingkatkan profesionalitasnya (kompetensi, komunikasi, etos, dedikasi, ketauladanan, dan seterusnya). Sedemilkian rupa mereka memiliki posisi tawar untuk meningkatkan kesejahteraan.

Untuk hal ini ICMI perlu berperan, baik dalam tataran strategis (sebagai konsultan) maupun dalam tataran aplikatif (sebagai pengelola) dengan mengembangkan model-model pendidikan yang sesuai dengan peluang dan potensi wilayah:

1.       Pendidikan formanl, dengan berperan sebagai konsultan dan pengembang pendidikan, muali dari tingkat predasar dan hingga perguruan tinggi.

2.       Pendidikan non formal, dalam bentuk pelatihan dan pengkaderan yang menunjang penegembangan usaha sector riil masyarakat, seperti: pelatihan/kursus, otomotif, agribisnis, jasa, dan telekomunikasi.

2.       Pemberdayaan Ekonomi

Keterpurukan ekonomi yang saat ini dialami masyarakat Indonesia mestilah dibangun kembali dengan bertumpu pada kekuatan dan sumberdaya yang tersedia  dan bisa dimobilisir. Pemberdayaan ekonomi mikro dengan mengembangkan pengusaha kecil dan menengah merupakan pilihan yang harus dijalankan.

Perubahan paradigma pembangunan yang semula menempatkan sumberdaya manusia sebagai faktor produksi dengan sistem kebijakan dan pengelolaan yang sentralistis menjadi lebih memandang lebih eksistensi dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan pembangunan sistem kebijaksanaan den pengelolaan yang lebih desentralistis, merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan.

Sumberdaya daerah yang bisa dikelola harus menjadi modal utama. Hal ini mau tidak mau harus ditempuh dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan (skill) masyarakat daerah yang bersangkutan.

Ada beberapa peluang pemberdayaan ekonomi yang dipandang stratyegis dan visible untuk dijalankan oleh ICMI dengan ujung tombak Osat-orsat, yakni:

a.       Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Syariah

Program pengembangan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah yang sekarang sudah mulai marak diminati masyarakat dan pemerintah daerah perlu diamati perkembangannya. Sistem perbankan yang sebagian besar bersifat Branbch banking System, ternyata selain hanya menyedot dana rakyat di daerah ke pusat (jakarta) dan sedikit sekali yang kembali ke daerah juga penerapan sistem syariahnya baru merupakan labelnya saja. Sistem perbankan syariah masih tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan perbankan konvesional, seperti penetapan suku bunga. Maka itu ICMI bisa melakukan pengkajian terhadap kemungkinan dikembangkannya  lembaga keuangan daerah yang bersifat unit banking system atau bentuk lembaga keuangan syariah yang lebih jelas, yang memberikan kemungkinan kepada rakyat  di daerah  untuk mudah mengakses sekaligus sebagai lembaga  mobilisasi keuangan yang digali dari sumber daya lokal untuk kepentingan masyarakat lokal

Seiring dengan pengembangan lembaga keuangan daerah perlu juga dikaji dan dikembangkan sistem pengkaderan bagi lahirnya pengusaha-pengusaha lokal, baik skala kecil, menengah bahkan besar. Potensi zakat dari golongan muzaki yang cukup besar harus dapat dikelola sebaik mungkin sehingga masyarakat dapat hidup dalam ekonomi syariah.

b.       Program Pengembangan BMT dan Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan kelembagaan ekonomi syariah yang sudah mulai menjadi kebutuhan masyarakat seperti BMT, Takaful, Pinbuk dll. Beberapa tahun terahir ini tampaknya mengalami tantangan yang cukup berat. Apabila tidak ada upaya untuk mengembangkannya secara intensif dan meluas, mungkin akan hanya tinggal namanya saja. Karena lembaga perekonomian ini adalah asli hasil pemikiran dan usaha keras para anggota ICMI, maka dibutuhkan inovasi-inovasi baru dalam memperkuat keberadaannya. Skema-skema usaha kecil, UKM dan mikro kredit yang sedang digalakkan pemerintah adalah peluang yang cukup strategis untuk ditangkap.

Demikian pula dengan keberadaan koperasi masjid, atau majelis talim dimana dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan amal usaha muslim yang mengambil basis kegiatan bersumber di masjid perlu di-desiminasikan dari satu orsat ke orsat lainnya.

c.       Program Revitalisasi Pertanian

Konsep kembali kepada sumberdaya (resources base) menjadikan pertanian merupakan sektor yang sangat diharapkan, setelah mengalami keterpurukan akibat konsep ekonomi industri manufaktur yang menyebabkan sektor ini termarginalisasikan, maka ke depan usaha pertanian  (temasuk perkebunan, kehutanan, perikanan darat dan perternakan) menjadi berpeluang untuk bangkit kembali. Oleh karenanya penataan sistem dan aplikasi    pertanian mendesak untuk dilakukan, antara lain, menyangkut;

o    Sistem kebijakan yang berpihak pada masyarakat tani.

o    Pengembangan agropolitan dengan fokus pada :

• Pengembangan pertanian yang ramah lingkungan seperti pengembangan produk pertanian  organik.
• land reform dan reformasi hukum yang berkaitan dengan masalah lahan pertanian dan pedesaan.
• Jasa yang memasarkan hasil-hasil industri pertanian, bursa komoditi.

o    Perintisan dan pengembangan agro-bisnis dan agro-industri

o    Teknologi dan insfrastruktur pertanian

o    Sistem produksi, permodalan dan  sistem pasar

o    Sistem kelembagaan dan sumber daya manusia (petani)

Tentu saja dalam kerangka globalisasi perlu juga adanya pengkajian dan pemberdayaan petani, untuk itu hal ini ICMI betindak sebagai katalisator bagi tumbuhnya usaha-usaha pertanian  yang berdaya saing regional, nasional dan internasional.

d.       Progam Pengembangan Daerah Pesisir dan Kelautan.

Bila melihat luasan wilayah beserta segenap kekayaannya, maka laut memiliki potensi yang sangat besar yang belum termanfaatkan dengan optimal, karena sebagian besar wilayah pesisir Jawa Barat di bagian utara maupun selatan, masih dikategorikan sebagai daerah-daerah tertinggal yang perlu dikembangkan. Selain wilayah pesisir yang didominasi oleh nelayan miskin, yang sering kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, potensi tambak dan nelayan tangkap perlu dikembangkan dan dimodernisir. Atas dasar itu program pemberdayaan, masyarakat nelayan menjadi begitu strategis, sehingga mereka mampu memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya sebagai sarana peningkatan kualitas dirinya dan masyarakat.

Dalam kegiatan pemberdayaan ini ICMI khususnya batom MKPD (majelis Kajian Pembangunan Daerah) seyogiyanya mampu memberikan fasilitas dengan mengembangkan data base (basish data) yang relevan bagi kegiatan pengembangan antara lain;

1)       Data tentang peta keunggulan (potensi) wilayah

2)       Data potensi sumberdaya manusia dan

3)       Data tentang peluang dan potensi usaha

e.       Program Industri, Teknologi, Jasa dan Pariwisata.

Penanaman Modal Asing yang sangat terbuka dalam iklim Investasi di Indonesia, hampir mengabaikan pengembangan temuan-temuan iptek domestik, sehingga pertumbuhan hasil-hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi yang terkenal di Jawa Barat makin hari makin menurunkan ranking kapability dan kompetensi di tingkat internasional. Karena itu perlu segera dilakukan revitalisasi kompetensi dibidang teknologi untuk mengisi penggunaan berbagai teknologi dalam industri, jasa dan pariwisata.

Kampanye cintai produk dalam negri atau produk nasional, dimana banyak menggunakan komponen dan teknologi lokal atau dalam negri, seyogiayanya semua anggota ICMI dimanapun berada menjadi terpanggil untuk ikut serta.

Fenomena yang kurang baik bahwa sektor pariwisata yang menimbulkan ekses negatif mada moral masyarakat, perlu dikaji sedemikian rupa agar kegiatan pariwisata dapat menumbuhkan seni budaya lokal yang menjadi primadona pariwisata, dan bukan sebaliknya tempat kemunkaran dan teror.

f.        Program Pengembangan Sektor Riil

Sektor riil jangan diartikan hanya pembangunan bangunan-bangunan saja. Kekayaan alam, Sumber Daya Manusia serta tersedianya peluang permodalan merupakan kekuatan yang bisa dijadi modal dasar bagi kegiatan sektor riil di masyarakat. Untuk itu melalui Orda, Orsat dan Badan Otonom, ICMI perlu  berperan  sebagai penggerak  sekaligus  pelaksana sektor riil dengan mengembangkan  model-model  unit usaha  berdasarkan sumber daya  dan peluang yang ada  di daerah  masing-masing, baik dalam sub sektor  produksi, industri maupun jasa, seperti: agri bisnis, agri industri, telekomunikasi dan informasi, poliklinik, perikanan, bengkel otomotif, perdagangan dan sebagainya.

Untuk menggerakan dan melaksanakan usaha sektor riil ini ICMI perlu melakukan pelatihan dan pengkaderan. Oleh kerena itu juga ICMI dan badan-badan otonom perlu membuat modul-modul pelatihan dan pendidikan yang unggul.

3.       Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Wabah penyakit yang dewasa ini melanda dunia bukan saja HIV/AID tetapi flu burung. WHO memperkirakan lebih dari 20 juta orang akan terjangkiti penyakit ini diseluruh dunia. Indonesia menghadapi wabah flu burung dapat memanfaatkan hasil-hasil dari negara-negara lain, tetapi masalah HIV/AID dan narkoba sudah dianggap bukan lagi masalah dunia. Dilihat dari segi peluruhan nilai-nilai etika, moral dan peradaban umat Islam, dua wabah ini yaitu HIV/AID dan narkoba sebetulnya adalah wabah yang sangat kritis harus segera ditanggulangi. Karena dua penyakit ini sangat berkaitan dengan masalah haram atau perbuatan yang dilarang Allah SWT yang deritanya tidak hanya ditanggung di dunia saja tetapi juga di akhirat nanti.

Lingkungan, perilaku dan norma-norma kehidupan rumah tangga banyak menjadi pemicu berjangkitnya wabah HIV/AID dan narkoba ini. Kita seluruh anggota ICMI patut membantu sepenuhnya perhatian dan upaya Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ini. Dianjurkan para anggora ICMI baik perorangan maupun kolektif dengan kecendekiawanannya dan kemampuannya harus menjadi pelopor dalam memberantas penyakit masyarakat ini.

4.       Pengembangan Kelembagaan dan Kaderisasi

Selain anggota ICMI dapat menyumbangkan amal baktinya bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya, juga sebaiknya memperhatikan juga kelembagaan ICMI sebagai kekuatan sinergi kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Penguatan organisasi dengan agenda terstruktur maupun acara-acara yang dapat menguatkan rasa kebersamaan dan silaturahim harus menjadi kebutuhan setiap anggota. Karena itulah mengapa ICMI ada.

Agar fokus program pemberdayan ekonomi, pendidikan dan informasi dengan baik, maka perlu didukung oleh kualitas kelembagaan  dan sumberdaya manusia  di tubuh ICMI sendiri. Oleh karena itu ICMI perlu  terus mengembangkan dan memperluas jaringan kelembagaan seraya meningkatkan  kualitas SDM, terutama yang ada di Badan Otonom dan orsat yang menjadi ujung tombak ICMI, khususnya dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan otonomi daerah yang harus makin mandiri dan bertanggung jawab. Batom-batom seperti Masika, MKPD, Orbit, dll untuk terus dibina dan dikembangkan, malah perlu pula secara bertahap Batom ini dapat menjadi amal usaha Orsat atau Orwil yang  memberikan sumbangannya bagi Orsat maupun Orwil agar kegiatan-kegiatan di Orsat dan Orwil dapat terus berkembang.

Persiapan SDM ini dapat ditempuh dengan melakukan database keahlian  melalui pengembangan electronic member card, serta pelatihan-pelatihan. Oleh karenanya ICMI dan batom-batom perlu membuat modul-modul pengkaderan  yang sistemik, relevan dan unggul.

Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Program pemberdayaan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan  potensi dan kondisi  yang ada  dan dibutuhkan. Bentuk-bentuk tersebut sebagai berikut:

1.       Pengkajian

Program berbentuk pengkajian adalah untuk mencari, membuktikan dan menemukan pemikiran atau konsep baru tentang masalah yang kemudian disosialisasikan dan diadvokasikan sesuai dengan relevansi dan kepentingannya.

2.       Pelembagaan

Gagasan atau konsep baru yang dimiliki oleh individu atau lembaga akan berjalan lebih efektif dan bisa meningkatkan aksesibilitas umat apabila dijalankan  melalui lembaga yang profesional, gagasan atau konsep  seperti ini bisa dilembagakan dalam upaya menjadi wahana penghidupan potensi dan mekanisne yang mempermudah pemanfaatannya oleh  umat dan masyarakat.

3.       Pengembangan Jaringan

Program langsung dalam bentuk perluasan jaringan adalah untuk membangun mitra kerja dengan lembaga terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.

4.       Kegiatan Langsung (Aksi)

Program yang berbentuk kegiatan konkrit seperti pusat-pusat inkubasi bisnis yang ditangani langsung oleh secara mandiri atau dengan mitra  kerja, baik oleh organisasi pusat, organisasi wilayah,  atau  oleh badan-badan otonon dan  kelompok-kelompok kerja.

Strategi Pemberdayaan

Program yang di rencanakan dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi pendekatan sebagai berikut:

1.       Fungsionalisasi dan Fasilitas

Program tidak menduplikasi program kerja dari lembaga lain yang sudah ada. Program yang dijalankan hanya memperkaya wahana pengabdian untutk  mendorong pendayagunaan potensi kelembagaan umat islam yang sudah ada, sehingga program  bersifat khas yang  pelaksanaannya  dilakukan  melalui kerjasama kemitraan yang diarahkan juga untuk memperkuat potensi mitra kerja, dengan demikian ICMI hanya berfungsi  sebagai fasilitator yang memungkinkan  lembaga  yang ada tersebut dapat menjalankan tujuan kelembagaannya secara efektif dan produktif.

2.       Institusionalisasi

Program ICMI bersifat khas, yaitu memperkuat kelembagaan yang telah ada dengan memperkenalkan gagasan baru yang sesuai dengan umat dan masyarakat Indonesia. Program kerja diarahkan sebagai rintisan dan dikembangkan melalui lembaga yang rasional dan profesional. Institusionalisasi dilaksanakan bila, baik di dalam maupun diluar ICMI  memang belum tersedia secara profesional.

3.       Inkubasi dan Diseminasi

Para anggota ICMI diharapkan dapat mengembangkan berbagai model inovatif yang kemudian dapat ditularkan (diseminasi) ke tempat lain. Bentuk-bentuk pelatihan dan pameran kegiatan-kegiatan yang dianggap berhasil secara berkeliling dari satu orsat ke orsat yang lain, perlu segera dirintis. Program kerja dapat berfungsi inkubasi atau sebagai diseminasi, perluasan dan pemerataan. Informasi mengenai gagasan-gagasan baru yang bersifat inovatif, rintisan model-model dan kasus-kasus sukses tersebut sebagai kegiatan nyata dalam rangka meningkatkan 5-k di kalangan umat dan masyarakat.

4.       Intergrasi dan Penguatan Jaringan

Program kerja berfungsi sebagai sarana intergrasi dan perekatan umat dan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Dengan semua progam haruslah memberikan sumbangan ke arah proses perekatan ukhuwah islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya penguatan jaringan sebaiknya seluruh pengurus ICMI baik di Orwil, Orda maupun Orsat harus mampu melaksakan silaturahim ke organisasi-organisasi yang berada dibawahnya. Silaturahim adalah wajib hukumnya bagi keberlangsungan organisasi.

5.       Mobilisasi

Program ICMI harus memberikan manfaat bagi kebutuhan dan usaha melakukan penghimpunan potensi umat dan masyarakat, sehinggga dapat diarahkan untuk mendukung upaya optimalisasi pendayagunaan sumberdaya bagi pencapaian 5-k. Karena itu bentuk-bentuk kegiatan Orsat yang mampu memobilisasikan anggota perlu sering dilaksanakan. Aset dan kesempatan yang belum tergali dikembangkan menjadi potensi nyata yang membawa perubahan sosial yang dikehendaki masyarakat.

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Program

Fokus program jangka panjang menengah dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.       Terpadu dan Menyeluruh (holistik-integral)

Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi progam dilakukan dengan pendekatan terpadu (holistik-intergral) dan harus dihindarkan pendekatan secara sektoral dengan tetap mengacu pada peningkatan peran serta masyarakat, program ICMI dikembangkan untuk menjawab masalah bangsa dengan bertumpu pada mutu pembangunan Indonesia secara menyeluruh, sedangkan mekanisme internal dalam tubuh ICMI dan hubungan kemitraan dengan pihak luar perlu diarahkan untuk mewujudkan tujuan ICMI.

2.       Inklusivitas

Mengingat ICMI merupakan komponen bangsa yang tak terpisahklan, maka program ICMI adalah bagian dari program  pembangunan nasional.  Salah satu ciri dalam penyusunan program ICMI adalah peran aktif dalam pembangunan nasional, baik pada tahap perencanaan (masukan untuk GBHN, Repelita, APBN, Undang-Undang dan Peraturan), tahap pelaksanaan, monitoring maupun dalam tahap evaluasi pelaksanaan pembangunan termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia.

3.       Kecendekiaan

Program kerja ICMI perlu dikembangkan atas dasar sifat kecendekiaan, yaitu keimanan dan ketaqwaan, kepekaan dan profesionalisme, di samping itu, program kerja ICMI perlu memanfaatkan iptek dan seni seoptimal mungkin, kecendekiaan juga terwujud pada pengutamaan partisipasi, efisiensi, dan produktivitas masyarakat dalam kegiatan ICMI. Dalam pemanfaatan iptek, secara implisit di dalamnya terkandung aplikasi prinsip-prinsip iptek berupa keterbukaan, konsistensi, berkembang dan kesetaraan (tidak hirarkis)

4.       Pengutamaan pada proses.

Kaidah proses menjamin kesinambungan program dengan tetap memberikan peluang pada peningkatan dan pembaruan dalam mencapai tujuan, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Proses dan pengendalian ini didukung terutama oleh pemanfaatan metode dan teknologi yang memberikan kemudahan dalam proses pencapaian sasaran.

5.       Efisiensi, Efektifitas, Produktifitas dan Mutu Masyarakat

Program kerja ICMI perlu memaksimalkan produktivitas dan mutu masyarakat dari sumber yang terbatas baik modal maupun fasilitas, sarana dan prasarana fisik maupun non fisik, sumberdaya manusia dan waktu. Untuk itu diwujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber-sumber terbatas makro dan mikro ICMI, sehinga inefisiensi dapat dihindarkan.

6.       Pemerataan dan Partisipasi

Masyarakat harus dipandang sebagai mitra yang memiliki potensi yang perlu difasilitasi agar mampu berkembang secara merata. ICMI sebagai katalisator untuk memperluas kesempatan dan akses informasi sebagai mitra kerja, sehingga mereka mampu mendayagunakan potensi internalnya secara efektif. Setiap program dikembangkan sebagai gagasan yang tumbuh dan dilaksanakan secara partisipatif oleh kekuatan mitra kerja. Dengan demikian ICMI tidak tumbuh sebagai outsider yang asing dengan menawarkan program yang sama sekali tidak kontektual dengan kebutuhan dan potensi masyarakat atau lembaga yang menjadi mitra.

7.       Kesinambungan dan Peningkatan (Pengembangan)

Pada hakekatnya progam yang dilaksanakan merupakan proses pencapaian tujuan yang berkesinambungan dengan demikian program yang dilaksanakan pada setiap periode mesti merupakan pengembangan dan perbaikan dari program sebelumnya. Hal ini agar tidak terlalu banyak model-model baru yang sering tidak ada kelanjutannya sehingga tidak meningkatkan hasil kerja yang telah diraih secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lain-lain

1. Tujuan

ICMI dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dengan melebur ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam agama.

2. Kode Etik Anggota

Cendekiawan Muslim Indonesia adalah pribadi yang :

a.       Beriman dan Bertaqwa.

b.       Ikhlas/Amanah.

c.       Penggalang ukhuwah.

d.       Berjiwa kebangsaan.

e.       Bersikap terbuka.

f.        Demokratis.

g.       Berpikiran luas.

h.       Peduli.

i.         Profesional.

j.         Istiqomah.

Cendekiawan Muslim Indonesia sebagai pewaris dan penerus risalah Rasulullah Shallallahu ’Alaihi Wasallam hendaknya senantiasa berupaya :

a.       Shalat, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, berinfaq dan menjauhi munkarat.

b.       Bertanggung jawab setiap amanah, menjauhi korupsi dan penyalah-gunaan wewenang,

c.       Silaturahmi dan menjaga ukhuwah.

d.       Cinta negeri, cinta bangsa, berkarakter islamiyah dan berketeladanan.

e.       Menghargai perbedaan dan kemajemukan.

f.        Mendorong partisipasi masyarakat dan menjauhi sikap otoriter dan anarkis.

g.       Menjauhi perdukunan dan hal-hal lain yang bersifat mistis dan tahayul.

h.       Proaktif memikirkan dan memecahkan persoalan masyarakat, umat dan bangsa.

i.         Produktif, kreatif, inovatif, tepat waktu, efektif, dan efisien dalam prinsip-prinsip kehidupan baik organisasi maupun kemasyarakatan.

Pelanggaran atas kode etik ini diperiksa dan diputus oleh Badan Kehormatan ICMI.
Tata cara pemeriksaan dan pemberian putusan oleh Badan Kehormatan ICMI, dan jenis-jenis putusan lainnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI, baik sanksi moral pemberhentian dan sanksi-sanksi lainnya.

Cendekiawan muslim Indonesia bertanggung jawab, menaati, dan melaksanakan kode etik ini, sebagai perwujudan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, serta bertanggung jawab secara etik dan moral.

Opini

a.       ICMI menganggap bahwa Cendekiawan muslim didefinisikan sebagai orang Islam yang peduli terhadap lingkungannya, terus menerus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menrapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani.

  Uji Hipotesis

ICMI memiliki landasan hukum yang kuat sebagai sebuah organisasi masyarakat yang berdasarkan Islam sehingga banyak memperoleh dukungan. Hal tersebut didukung dengan tokoh-tokoh ICMI yang banyak menjadi orang-orang yang berpengaruh di pemerintahan. Selain itu, ICMI sebagai organisasi yang terbuka memiliki cabang-cabang di daerah yang menyebabkan jaringannya cukup luas. ICMI juga memiliki jangkauan yang luas di berbagai aspek kehidupan dalam aspeknya.

Banyak penolakan terhadap keberadaan ICMI karena ICMI merupakan salah satu bentuk eksklusivitas kaum intelektual yang seharusnya bergerak secara mandiri. ICMI juga dianggap masih membawa esensi-esensi Orde Baru yang sangat berkaitan dengan sejarah pembentukannya. Beberapa organisasi seperti NU jelas-jelas menolak anggotanya untuk bergabung dengan ICMI.

Penduduk di Indonesia yang sebagian besar beragama Islam memberikan keuntungan tersendiri bagi ICMI untuk menjadi organisasi yang kuat. Selain itu, masyarakat juga memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kaum intelektualitas sebagai pihak yang bisa membawa perubahan. Mindset sebagian besar masyarakat yang menganggap organisasi Islam sebagai organisasi yang berkaitan dengan terorisme dan kegiatan-kegiatan yang radikal akan menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi-organisasi Islam untuk berkembang. Selain itu, pengaruh media massa yang besar di Indoensia saat ini memungkinkan citra organisasi naik dan turun dalam waktu yang singkat.

Hasil Uji Hipotesis

Aksi yang dilakukan oleh ICMI terbukti berpengaruh besar terhadap kebijakan politik di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan ICMI didukung oleh sebagian pihak pemerintah, meskipun tidak seluruhnya sehingga seringkali tetap bertentangan dengan pemerintah. Faktor pendukung terjadinya hal tersebut adalah anggota ICMI yang merupakan kaum intelektual yang memiliki berbagai cara dalam memperjuangkan kepentingannya. Selian itu, ICMI juga didukung cabang di berbagai daerah di Indonesia serta kegiatan yang mencakup berbagai aspek.