Pengentasan Kemiskinan

A.   PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang terletak diantara benua Australia dan benua Asia, serta diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah 1,904,569 km² dan 17,508 pulau, dari wilayah yang begitu luas Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, mulai dari hutan yang hijau, aneka tambang, serta beraneka ragam flora dan fauna.

Indonesia pun memiliki begitu banyak sumber daya manusia, yang terhitung pada sensus tahun 2011 adalah 237,424,363 penduduk, akan tetapi jumlah sumber daya manusia yang begitu banyak ini belum bisa memanfaatkan sumber daya alam  yang ada sehingga timbulah sebagian dari masyarakat Indonesia tersebut  tergolong kedalam penduduk miskin.

Kemiskinan itu sendiri adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian  dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.[1]

1.    Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:

a.    Faktor Internal

Faktor- faktor internal ( dari dalam diri individu atau keluarga ) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa kekurangmampuan dalam hal:

1.    Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan)

2.    Intelektual (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi)

3.    Mental emosinal ( misalnya malas, mudah menyerah, putus asa dan temperamental)

4.    Spiritual (misalnya jujur, pembohong, serakah dan tidak disiplin)

5.    Sosial psikologis (misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stress, kurang relasi, kurang mapu mencar dukungan)

6.    Keterampilan (misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja)

7.    Asset ( misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja).

b.    Faktor Eksternal

Faktor–faktor eksternal (berada diluar individu atau keluarga) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain :

1.    Terbatasnya pelayanan sosial dasar

2.    Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah

3.    Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal

4.    Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro

5.    Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak

6.    Sistem mobilitasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang optimal (seperti zakat)

7.    Dampak sosial negatif dari program penyesuaian structural ( structural adjustment program/SAP)

8.    Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan

9.    Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana

10. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material

11. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata

12. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

2.    Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.

Menurut hipotesis Kuznets pada tahap awal dari proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan orang miskin berangsur-angsur berkurang. Hal ini menggambarkan relasi antara pertumbuhan output agregat dan kemiskinan. Elastisitas dari ketidak merataan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah satu komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (ada efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berkolerasi dengan pertumbuhan output agregat atau PDB atau PN, tetapi juga dengan pertumbuhan output disektor-sektor ekonomi secara individu. Menurut studi Ravallion dan Datt (1996) menemukan bahwa pertumbuhan output disektor-sektor primer khususnya pertanian jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sector-sektor sekunder. Dari hasil teori diatas dapat dikatakan bahwa sector pertanian sangat efektif untuk mengurangi kemiskinan di LDCs.

3.    Dua Belas Program Pengentasan Kemiskinan

Semenjak tahun 2007 dimana dikeluarkanya 12 program pengentasan kemiskinan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyuno, penduduk miskin ini setiap tahunya semakin berkurang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tahun	Jumlah penduduk miskin	Persentase (%)
2012	28.594.600	11,66
2011	30.018.930	12,49
2010	31.023.400	13,33
2009	32.530.000	14,15
2008	34.963.300	15,42
2007	37.168.000	16,58

Sumber: http://www.bps.go.id

Program pengentasan kemiskinan tersebut terdiri dari:

1.    Bantuan Langsung Tunai.

2.    Swasembada pangan.

3.    Bantuan pendidikan.

4.    Bantuan kesehatan.

5.    Meningkatkan pembangunan perumahan rakyat.

6.    Melanjutkan pemberian kredit mikro dan dana bergulir untuk koperasi, usaha kecil dan menengah.

7.    Bantuan untuk petani.

8.    Bantuan untuk nelayan dan sektor perikanan.

9.    Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

10. Peningkatan kesejahteraan buruh.

11. Bantuan untuk penyandang cacat.

12. Pelayanan publik yang lebih baik.

B.   PEMBAHASAN

Pada Makalah ini akan dibahas mengenai tiga program pengentasan kemiskinan, yaitu:

1.    Bantuan Langsung Tunai.

2.    Bantuan pendidikan.

3.    Bantuan kesehatan.

1. Bantuan Langsung Tunai

Pada tanggal 31 Januari 2007 Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidatonya di Istana Negara mengeluarkan 12 program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai), yang mana pada tahun 2013 ini BLT tersebut berganti nama menjadi BLSM (Bantua Langsung Sementara Masyarakat). BLSM juga merupakan salah satu bentuk kompensasi dari pengurangan subsidi BBM, yang harga semula Premium adalah Rp4500,- menjadi Rp6500,- dan Solar yang harga semula adalah Rp4000,- Menjadi Rp5500,-.

BLSM disalurkan dengan tujuan untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat dan kompensasi menyusul pengurangan subsidi BBM, karena pengurangan subsidi menyebabkan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat menurun terutama masyarakat miskin. Untuk itulah BLSM disalurkan. BLSM diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditandai dengan Kartu Perlindungan Sosial.

SUMBER DATA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL adalah Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011.

Dalam rangka meningkatkan keakuratan data RTS, metodologi pendataan RTS disempurnakan, yang mana penyempurnaan metodologi tersebut dikoordinasikan oleh TNP2K. Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian dikelola sebagai Basis Data Terpadu (BDT).

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%. Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan.[2]

NO.	NAMA PROPINSI	RTS TAHAP I	RTS TAHAP II	SELISIH RTS TAHAP I DAN II
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	356,720	353,434	3,286
2.	SUMATERA UTARA	746,220	730,711	15,509
3.	SUMATERA BARAT	275,431	266,960	8,471
4.	RIAU	227,656	214,350	13,306
5.	JAMBI	162,779	155,730	7,049
6.	SUMATERA SELATAN	419,579	413,224	6,355
7.	BENGKULU	121,574	116,059	5,515
8.	LAMPUNG	573,954	559,396	14,558
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	41,635	41,458	177
10.	KEPULAUAN RIAU	64,732	60,819	3,913
11.	DKI JAKARTA	226,462	217,280	9,182
12.	JAWA BARAT	2,615,790	2,588,935	26,855
13.	JAWA TENGAH	2,482,157	2,444,667	37,490
14.	D I YOGYAKARTA	288,391	283,462	4,929
15.	JAWA TIMUR	2,857,469	2,761,558	95,911
16.	BANTEN	526,178	520,134	6,044
17.	BALI	151,924	148,667	3,257
18.	NUSA TENGGARA BARAT	471,566	470,431	1,135
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	421,799	419,778	2,021
20.	KALIMANTAN BARAT	233,922	232,024	1,898
21.	KALIMANTAN TENGAH	83,711	82,659	1,052
22.	KALIMANTAN SELATAN	161,592	154,689	6,903
23.	KALIMANTAN TIMUR	147,718	143,775	3,943
24.	SULAWESI UTARA	161,089	156,156	4,933
25.	SULAWESI TENGAH	201,239	199,391	1,848
26.	SULAWESI SELATAN	484,617	460,247	24,370
27.	SULAWESI TENGGARA	158,716	158,480	236
28.	GORONTALO	89,918	89,487	431
29.	SULAWESI BARAT	75,453	75,328	125
30.	MALUKU	119,825	119,663	162
31.	MALUKU UTARA	55,531	55,531	0
32.	PAPUA BARAT	90,547	90,547	0
33.	PAPUA	435,003	435,003	0
	Total RTS Tahap I dan II	15,530,897	15,220,033	310,864

Dalam pelaksanaanya, pemberian BLSM mengalami banyak masalah diantaranya adalah dalam hal pendataan, masih banyak RTS yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan pada pendataan daerah masih banyak yang menggunakan data lama, dan terjadinya proses Kolusi dan Nepotisme. Misalnya saja aparat desa yang memasukkan nama-nama keluarganya dalam RTS, padahal masih banyak keluarga lain yang lebih berhak menerima bantuan tersebut. Sehingga dapat dikatakan program BLSM dari pemerintah tidak tepat sasaran dan kurang berjalan lancar.

2. Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun 2003 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar atau wajib belajar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.  Pada tahun 2005  APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran 2011  penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi.[3]

Berikut adalah rekap dana pada tahun 2011 triwulan Juli-September:

NO	Provinsi	Alokasi SD	Penyaluran SD	Alokasi SMP	Penyaluran SMP	Total Alokasi	Total Penyaluran
1	ACEH	Rp 206.579.531	Rp 19.494.311	Rp 116.509.630	Rp 11.992.174	Rp 323.089.161	Rp 31.486.485
2	BALI	Rp 168.328.156	Rp 21.930.716	Rp 100.345.785	Rp 12.962.119	Rp 268.673.941	Rp 34.892.835
3	BANTEN	Rp 498.430.543	Rp 106.981.936	Rp 219.708.275	Rp 45.926.738	Rp 718.138.818	Rp 152.908.673
4	BENGKULU	Rp 90.242.061	Rp 8.767.348	Rp 48.489.910	Rp 4.358.078	Rp 138.731.971	Rp 13.125.426
5	D.I. YOGYAKARTA	Rp 118.440.991	Rp 24.003.913	Rp 73.919.405	Rp 14.634.916	Rp 192.360.396	Rp 38.638.829
6	GORONTALO	Rp 57.720.779	Rp 11.021.553	Rp 25.114.475	Rp 4.913.041	Rp 82.835.254	Rp 15.934.594
7	JAKARTA	Rp 339.633.173	Rp 76.109.900	Rp 213.086.655	Rp 47.161.500	Rp 552.719.828	Rp 123.271.400
8	JAMBI	Rp 163.019.363	Rp 32.552.950	Rp 69.513.860	Rp 13.548.821	Rp 232.533.223	Rp 46.101.772
9	JAWA BARAT	Rp 1.920.738.008	Rp 336.379.791	Rp 954.671.320	Rp 167.711.105	Rp 2.875.409.328	Rp 504.090.896
10	JAWA TENGAH	Rp 1.378.099.453	Rp 317.506.235	Rp 761.502.030	Rp 175.907.399	Rp 2.139.601.483	Rp 493.413.633
11	JAWA TIMUR	Rp 1.300.474.261	Rp 235.843.178	Rp 728.092.550	Rp 134.049.901	Rp 2.028.566.811	Rp 369.893.079
12	KALIMANTAN BARAT	Rp 250.597.470	Rp 34.104.301	Rp 109.896.710	Rp 15.586.625	Rp 360.494.180	Rp 49.690.926
13	KALIMANTAN SELATAN	Rp 159.884.785	Rp 9.195.711	Rp 60.177.055	Rp 3.166.208	Rp 220.061.840	Rp 12.361.919
14	KALIMANTAN TENGAH	Rp 116.114.973	Rp 11.336.037	Rp 48.845.015	Rp 4.546.605	Rp 164.959.988	Rp 15.882.642
15	KALIMANTAN TIMUR	Rp 238.333.403	Rp 31.159.626	Rp 113.651.715	Rp 14.743.226	Rp 351.985.118	Rp 45.902.852
16	KEP. BANGKA BELITUNG	Rp 60.107.865	Rp 15.026.966	Rp 26.260.045	Rp 6.565.011	Rp 86.367.910	Rp 21.591.978
17	KEPULAUAN RIAU	Rp 73.089.255	Rp 16.020.714	Rp 33.043.635	Rp 7.021.353	Rp 106.132.890	Rp 23.042.066
18	LAMPUNG	Rp 366.860.115	Rp 47.996.694	Rp 183.039.705	Rp 24.422.404	Rp 549.899.820	Rp 72.419.098
19	MALUKU	Rp 99.146.181	Rp 1.865.999	Rp 52.101.995	Rp 878.228	Rp 151.248.176	Rp 2.744.227
20	MALUKU UTARA	Rp 69.244.775	Rp 10.179.684	Rp 33.461.365	Rp 5.174.196	Rp 102.706.140	Rp 15.353.881
21	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 217.766.646	Rp 39.555.085	Rp 103.263.280	Rp 18.160.698	Rp 321.029.926	Rp 57.715.783
22	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 329.916.754	Rp 30.415.361	Rp 145.526.870	Rp 13.271.738	Rp 475.443.624	Rp 43.687.099
23	PAPUA	Rp 162.915.932	Rp 7.739.276	Rp 57.847.490	Rp 3.281.750	Rp 220.763.422	Rp 11.021.026
24	PAPUA BARAT	Rp 54.221.992	Rp 7.394.621	Rp 21.796.970	Rp 2.911.133	Rp 76.018.962	Rp 10.305.754
25	RIAU	Rp 304.656.542	Rp 30.821.002	Rp 128.953.705	Rp 13.050.384	Rp 433.610.247	Rp 43.871.385
26	SULAWESI BARAT	Rp 72.468.777	Rp 15.481.214	Rp 32.324.700	Rp 6.669.428	Rp 104.793.477	Rp 22.150.641
27	SULAWESI SELATAN	Rp 420.436.613	Rp 87.121.443	Rp 217.669.210	Rp 44.990.256	Rp 638.105.823	Rp 132.111.699
28	SULAWESI TENGAH	Rp 151.542.457	Rp 37.885.614	Rp 66.311.095	Rp 16.577.774	Rp 217.853.552	Rp 54.463.388
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 139.636.353	Rp 27.974.590	Rp 66.563.755	Rp 13.331.376	Rp 206.200.108	Rp 41.305.966
30	SULAWESI UTARA	Rp 112.953.745	Rp 21.492.439	Rp 63.595.395	Rp 12.670.179	Rp 176.549.140	Rp 34.162.618
31	SUMATERA BARAT	Rp 268.948.241	Rp 31.458.104	Rp 119.778.210	Rp 14.000.270	Rp 388.726.451	Rp 45.458.374
32	SUMATERA SELATAN	Rp 371.368.289	Rp 35.845.631	Rp 185.275.190	Rp 17.007.594	Rp 556.643.479	Rp 52.853.224
33	SUMATERA UTARA	Rp 728.487.297	Rp 87.673.515	Rp 361.359.085	Rp 42.432.733	Rp 1.089.846.382	Rp 130.106.247

Sumber: http://bos.kemdikbud.go.id

Dari data tersebut terlihat betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan, akan tetapi pendidikan sembilan tahun masih dirasa kurang. Namun pada sembilan tahun tersebut pendidikan yang didapat siswa hanya pendidikan dasar. Untuk pendidikan yang lebih tinggi sendiri mengalami penurunan drastis. Dimana masyarakat yang kurang mampu mengalami kendala dana pendidikan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian banyak pandangan terutama masyarakat desa yang masih belum berkembang, mereka lebih memilih untuk tidak melanjutkan anaknya untuk menempuh pendidikan lanjut dan mengarahkan anaknya agar langsung bekerja. Padahal untuk saat ini standar untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi, jika hanya menempuh pendidikan sampai SMA tidak akan menjamin mendapat pekerjaan yang layak. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan karena pendapatan masyarakat masih di bawah standar. Terlihat pada tabel berikut:

Tingkat pendidikan	Angka Partisipasi Murni
SD/MI	92,43
SMP/MTs	70,73
SM/MA	51,35
PT	13,28

Sumber: http://www.bps.go.id

3. Bantuan Kesehatan

Bantuan kesehatan diberikan melalui bantuan operasional kesehatan yang adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

No.	Indikator Kesehatan	2010	2011
1	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada	30,97	29,31
2	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga medis)	79,82	81,25
3	Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG (%)	92,73	94,85
4	Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT (%)	89,79	89,07
5	Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio (%)	90,56	89,34
6	Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak (%)	77,67	76,88
7	Rata-rata lama (bulan) anak 2-4 tahun mendapat ASI	20	19,68
8	Rata-rata anak 2-4 tahun yang disusui dengan makanan tambahan	15	14,98
9	Rata-rata anak 2-4 tahun yang disusui tanpa makanan tambahan	5	4,7
10	Persentase penduduk yang mengobati sendiri	68,71	66,82
11	Persentase penduduk yang menggunakan obat tradisional	27,58	23,63
12	Persentase penduduk yang berobat jalan sebulan yang lalu	43,99	45,8
13	Persentase penduduk yang rawat inap setahun terkahir	2,51	2,1

Pada segi kesehatan ini dilihat bahwa terdapat beberapa hal yang jumlahnya meningkat dan ada juga yang jumlahnya menurun. Perkembangan pada kesehatan ini belum mengalami perkembangan yang begitu pesat, persentase anggaran untuk kesehatan pada APBN dari tahun 2005-2013 hanya berkisar pada 2%. Bahkan dari dana yang telah dianggarkan tersebut, dalam pelaksanaanya nanti masih ada kemungkinan untuk mengalami pengurangan atau pemotongan yang diakibatkan korupsi ataupun penyelewengan dana. Dalam masalah bantuan kesehatan biasanya juga terdapat kesalahan dalam administrasi saat dirumah sakit atau puskesmas, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat sering mengalami keterlambatan pelayanan kesehatan.

C.   KESIMPULAN

Pada program-program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah ini sejak tahun 2007, dalam pelaksanaanya masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan. Misalnya pada penyaluran dana bantuan, terdapat kesalahan-kesalahan pada pendataan penerima bantuan tersebut.

Namun secara garis besar program tersebut telah berhasil untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,  terlihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah penduduk miskin	Persentase (%)
2012	28.594.600	11,66
2011	30.018.930	12,49
2010	31.023.400	13,33
2009	32.530.000	14,15
2008	34.963.300	15,42
2007	37.168.000	16,58

Dari berhasilnya program-program tersebut dalam mengurangi angka kemiskinan, maka sebaiknya program-program tersebut tetap dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan pada saat pelaksanaanya di lapangan. Sehingga penyaluran bantuan dalam pengentasan kemiskinan tersebut tepat sasaran dan masyarakat merasakan hasil dari program pemerintah tersebut.

---

[1] KBBI

[2] http://www.kompensasi.info/

[3] http://bos.kemdikbud.go.id