Strategi dan Profil Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Nama                          : Abdurrahman Wahid

TTL                            : Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940

Wafat                         : Jakarta, 30 Desember 2009

Orang tua                   :

◦      Ayah   : K.H. Wahid Hasyim

◦      Ibu      : Hj. Sholehah

Riwayat Pendidikan :

◦      Pesantren Tambak beras di Jombang

◦      Kuliah di Universitas Al Azhar tahun 1963

◦      Prasarjana di Universitas Baghdad 1970

PROSES PENGALIHAN KEPALA PEMERINTAH

Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, ada beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yaitu :

1) Masalah praktik KKN yang belum terselesaikan

2) Pemulihan ekonomi

3) Masalah BPPN

4) Kinerja BUMN

5) Pengendalian Inflasi

6) Mempertahankan kurs rupiah

7) Masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama

8) Penegakan hukum dan penegakan Hak asasi manusia (HAM) Berawal dari krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda kawasan Asia

9)Krisis kepercayaan → demo mahasiswa (1998)

STRATEGI PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID

            Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah :

 Membentuk Kabinet Kerja

Untuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Abdurrahman Wahid membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal 26 Oktober 1999. Di dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.

—  Bidang Sosial Budaya:

Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :

a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.

b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

—  Bidang Ekonomi:

◦      Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.

—  Bidang Politik  Dalam Negeri

1.      Reformasi Politik pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang Korupsi.

2.      Mengubah BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN)

—  Bidang Politik Luar Negeri

1.      Pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Ada dua alasan: pertama, menggairahkan hubungan dengan lobi Yahudi. Indonesia paling tidak bisa minta tokoh Yahudi, George Soros, tak mengacaukan pasar uang/modal untuk menghindari krisis moneter. Kedua, meningkatkan posisi tawar Indonesia menghadapi Timur Tengah yang tak pernah membantu Indonesia mengatasi krisis moneter.

2.      3 elemen politik luar negeri Abdurrahman Wahid. Pertama, menjaga jarak sama dengan semua negara, kedua hidup bertetangga baik, dan ketiga kebajikan universal.

3.      mewujudkan ”poros kekuatan” di Asia. Ia sempat memulai prakarsa tersebut dengan menggagas Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, Timor Timur, Papua Niugini, Australia, dan Selandia Baru yang sempat disuarakan ke sembilan negara ASEAN.

4.      Membujuk Singapura menyetujui pembentukan Forum Pasifik Barat dalam KTT ASEAN di Singapura, November 2000.

5.      Pembentukan poros (axis) Indonesia-China-India. Tak lama kemudian ia memprakarsai pula poros ekonomi Indonesia, Singapura, China, Jepang, dan India.

Kelemahan Strategi yang diambil Oleh Abdurrahman Wahid

Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :

¯  Tidak Harmonisnya Menteri-Menteri dalam Kabinet yang telah di pilih oleh Abdurrahman Wahid

1.      Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.

2.      Pencopotan Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat.

3.      Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur.

4.      Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan

5.      Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.

6.      Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001

¯  Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

¯  Sisi lain dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid sebagai presiden adalah dominasinya dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dominasi itu ditunjukkan ”tur keliling dunia” yang menghabiskan 23 dari 40 hari pertama masa pemerintahannya, rekor baru yang fantastis dalam sejarah kepresidenan. Wajar Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung mengkritik Abdurrahman Wahid jangan terlalu sering melawat karena banyak persoalan domestik yang harus diselesaikan, seperti konflik Aceh. Namun Abdurrahman Wahid menjawab, tujuan tur mengembalikan nama baik Indonesia, berharap investor menanamkan modal lagi, dan mencari dukungan internasional terhadap keutuhan Aceh sebagai bagian dari kita.

¯  Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR.

¯  Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

Puncak jatuhnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Abdurrahman Wahid menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain :

1) Ingin membubarkan MPR / DPR-RI

2) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.

3) Pembekukan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru

Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hukum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.

Rerefensi

a.       id.wikipedia.org/wiki/abdurrahman_wahid

b.      http://www.nu.or.id

c.       http://www.anneahira.com/pemerintahan-gusdur.htm

d.      http://www.wahidinstitute.org/Gagasan_Gus_Dur_Untuk_Ekonomi

Barton, Greg (2002). Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid.